Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet. Foto: Munchen/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20 juta hektare demi mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet. Ia menilai program ini harus dirancang dengan matang dan berbasis pada kajian yang komprehensif.

Menteri LHK memperkirakan, sekitar 1,1 juta hektare dari total lahan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah memperluas food estate hingga ke tingkat desa guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

KLHK menyebut bahwa pemanfaatan kawasan hutan yang kurang produktif dapat menjadi solusi untuk mendukung ketahanan pangan, meskipun tugas utama berada di bawah Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menanggapi hal ini, Slamet menyatakan dukungannya terhadap visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan persoalan baru.

"Saya sangat mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Namun, saya meminta Kementerian Kehutanan untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam program yang terukur, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru seperti konflik lahan atau kerusakan lingkungan," ujar Slamet dalam rilis persnya, Senin (6/1/2025).

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi dalam implementasi program ini. "Kementerian Kehutanan jangan ikut latah dan salah kaprah. Kontribusi kementerian ini dalam mendukung swasembada pangan harus memastikan bahwa hutan tetap utuh dan lestari. Jika hutan rusak, ketersediaan air untuk produksi pertanian bisa terganggu, dan itu akan menjadi kontraproduktif terhadap tujuan awal program ini," tegas politisi Fraksi PKS tersebut.

Slamet mengingatkan bahwa hutan adalah aset vital untuk keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Ia juga menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan lahan-lahan di luar kawasan hutan yang tidak produktif dan terbengkalai untuk dioptimalkan sebagai solusi bagi program swasembada pangan.

"Hutan adalah aset penting untuk keberlanjutan sumber daya alam kita. Masih banyak lahan di luar kawasan hutan yang tidak produktif dan terbengkalai yang bisa dioptimalkan untuk mendukung produksi dalam rangka swasembada pangan," tutupnya. (hal/aha)